Jakarta – DOBRAKPOST.COM | Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra resmi diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pada Selasa (1/7/2025), menyusul penyelidikan atas dugaan pelanggaran etik setelah bocornya rekaman percakapan teleponnya dengan seorang tokoh senior Kamboja. Keputusan tersebut memicu ketidakpastian politik di tengah meningkatnya ketegangan antara Bangkok dan Phnom Penh.
Dalam keputusan yang diambil secara bulat, dilansir The Associated Press, para hakim menerima petisi yang menuduh Paetongtarn melanggar standar etika pejabat tinggi negara. Sebanyak tujuh dari sembilan hakim kemudian memilih untuk menangguhkan sementara tugas-tugas resmi Paetongtarn selama proses penyelidikan berlangsung.
“Saya akan menerima dan mengikuti proses hukum dari pengadilan, meskipun saya tidak ingin pekerjaan saya terganggu,” ujar Paetongtarn kepada wartawan pada Senin (30/6/2025), sehari sebelum keputusan diumumkan.
“Kalau ditanya apakah saya khawatir? Ya, saya khawatir,” lanjutnya.
Kasus ini mencuat setelah bocoran percakapan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, beredar di tengah konflik diplomatik menyusul insiden perbatasan berdarah pada 28 Mei lalu. Dalam insiden tersebut, satu tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam konfrontasi bersenjata dengan militer Thailand.
Isi percakapan yang bocor memicu gelombang kecaman, terutama karena dinilai menunjukkan upaya perdana menteri Thailand untuk “menjinakkan” konflik perbatasan dengan Kamboja dengan cara yang dianggap terlalu kompromistis.
Salah satu sorotan publik tertuju pada komentar Paetongtarn tentang seorang komandan militer regional yang vokal dalam mempertahankan sikap keras terhadap Phnom Penh. Sikap tersebut dipandang kalangan konservatif nasionalis sebagai bentuk melemahkan posisi pertahanan Thailand.
Kemarahan publik pun memuncak. Ribuan demonstran yang sebagian besar berasal dari kelompok nasionalis menggelar aksi unjuk rasa di pusat Kota Bangkok pada Sabtu (29/6/2025), menuntut pengunduran diri Paetongtarn. Mereka menudingnya tidak tegas dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan nasional.
Ditengah tekanan publik dan gejolak politik, Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pada Selasa pagi menandatangani surat keputusan resmi untuk merombak kabinet. Perombakan ini merupakan buntut dari keluarnya Partai Bhumjaithai dari koalisi pemerintahan Paetongtarn.
Partai tersebut sebelumnya memegang sejumlah pos penting di kabinet, termasuk jabatan Wakil Perdana Menteri yang diisi oleh Anutin Charnvirakul, yang kini telah digantikan.
Tak hanya Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan terpisah dari Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC). Lembaga ini tengah mendalami kemungkinan pelanggaran etik dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Jika terbukti bersalah, temuan NACC bisa mengarah pada pemberhentian permanen dari jabatan perdana menteri.
