Banda Aceh, DOBRAKPOST.COM | PT Pembangunan Aceh (PEMA) kembali menjadi sorotan tajam. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya mengalir untuk rakyat Aceh, justru diduga bocor keluar daerah. Lebih mengejutkan lagi, dana itu dipakai untuk mendukung acara Dies Natalis ke-60 Universitas Trisakti di Jakarta – kampus almamater Direktur Utama PEMA, Mawardi Nur.
Dokumen pencairan senilai Rp20 juta sudah beredar luas. Di dalamnya, tercatat persetujuan dari jajaran direksi PEMA. Fakta ini memantik amarah publik: atas dasar apa uang rakyat Aceh dipakai untuk pesta ulang tahun kampus Jakarta? Apakah ini sekadar CSR atau modus halus gratifikasi terselubung?
Kecurigaan makin tajam karena jejak konflik kepentingan begitu gamblang. Mawardi Nur adalah alumni Trisakti. Publik pun menuding keras: dana CSR ini bukan lagi kepentingan rakyat Aceh, melainkan nostalgia pribadi sang direktur.
Related Posts
“CSR itu bukan celengan pribadi. Itu uang publik yang wajib kembali ke masyarakat Aceh. Kalau dialirkan ke luar daerah, apalagi untuk kampus pribadi direktur, ini sudah jelas aroma korupsi! KPK jangan tidur, segera turun tangan!” tegas Tri Nugroho Pengabean, Koordinator Satgas Percepatan Pembangunan Aceh.
Bukan sekali ini PEMA jadi sorotan. Di bawah kendali Mawardi Nur, publik sudah muak dengan jejak skandal: bonus jumbo untuk direksi, transaksi miliaran rupiah yang mencurigakan, hingga laporan ke PPATK dan KPK. Kini, kebocoran CSR ke Trisakti hanya menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan uang rakyat.
“Polanya terang benderang. Ada bonus, ada transaksi gelap, kini CSR dipakai untuk Dies Natalis. Ini bukan lagi salah urus, tapi dugaan sistematis menggerogoti uang rakyat Aceh. Kalau KPK masih diam, sama saja membiarkan perampokan berjamaah di tubuh PEMA,” kecamnya.
Sampai berita ini diturunkan, direksi PEMA bungkam. Tapi gelombang desakan publik kian membesar: KPK harus segera membuka penyelidikan, menelusuri aliran dana, dan memeriksa semua pihak yang terlibat. Rakyat Aceh tidak boleh lagi jadi korban kebocoran di perusahaan daerah yang seharusnya menjadi tumpuan ekonomi.( tri )
