Lhokseumawe, DOBRAKPOST – Suasana akrab dan penuh semangat mewarnai pertemuan silaturahmi antara jajaran wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Lhokseumawe dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Ahzan, Senin (26/05/25).
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kota Lhokseumawe, Sayuti Achmad.
Dalam diskusi yang berlangsung di ruang kerja Kapolres tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu aktual seputar dunia pers dan dinamika jurnalistik di tengah era digital saat ini.
Kapolres menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif PWI dalam membangun sinergi yang konstruktif antara institusi kepolisian dan insan pers.
“Pers adalah mitra penting Polri dalam menyampaikan informasi yang benar dan membangun kesadaran publik. Saya berharap, kerja sama yang harmonis seperti ini bisa terus terjalin demi kepentingan masyarakat luas,” ujar AKBP Dr. Ahzan.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Lhokseumawe, Sayuti Achmad, menyoroti kondisi dunia pers yang kian kompleks, terutama dalam hal profesionalisme dan etika jurnalistik. Ia mengungkapkan bahwa PWI akan segera menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dalam waktu dekat.
“UKW ini adalah bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas wartawan di daerah. Pers harus kembali kepada marwahnya, yakni bekerja secara profesional, berpegang pada kode etik, dan bertanggung jawab terhadap produk jurnalistiknya,” tegas Sayuti.
Lebih lanjut, Sayuti menambahkan bahwa PWI Lhokseumawe juga akan membuka diri untuk merekrut wartawan-wartawan yang belum tergabung dalam organisasi pers manapun.
Langkah ini merupakan bagian dari program pembinaan dan kaderisasi demi memperkuat ekosistem jurnalistik yang sehat dan berkualitas di daerah.
“Kami sadar, banyak rekan-rekan di lapangan yang sebenarnya punya potensi besar, tapi belum mendapat bimbingan yang tepat. PWI hadir untuk merangkul dan membina mereka agar bisa tumbuh sebagai jurnalis yang mumpuni,” tambahnya.
Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi antara aparat penegak hukum dan kalangan media, dalam rangka menciptakan iklim informasi yang sehat, transparan, dan berimbang di tengah masyarakat. **
