Banda Aceh, DOBRAKPOST.COM | Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Aceh (Satgas PPA) Mustafa Abdullah mengeluarkan pernyataan tegas terkait polemik plat nomor kendaraan yang dipicu oleh video viral Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Bobby Nasution.
Mustafa meminta agar seluruh kendaraan dengan plat nomor BK (Sumatera Utara) berhenti beroperasi di wilayah Aceh.
Pernyataan ini merupakan respons atas video viral yang menunjukkan Bobby Nasution menghentikan kendaraan berplat BL (Aceh) di jalan lintas Sumatera. Dalam video tersebut, Bobby menyatakan bahwa kendaraan yang beroperasi di wilayah Sumut seharusnya menggunakan plat BK.
Related Posts
”Pernyataan tersebut dapat memicu konflik sosial terhadap plat BL dan plat BK,” ujar Mustafa dalam rilis yang diterima media ini Minggu 28/09/2025.
Mustafa Abdullah menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh Gubernur Sumatera Utara tersebut. Menurutnya, pernyataan itu berpotensi menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
”Jangan buat gaduh. Setiap kendaraan yang masuk ke Aceh pun banyak yang berplat BK, dan kami rakyat Aceh tidak pernah mempermasalahkannya sedikit pun,” jelas Mustafa.
Ia menambahkan, jika memang plat BL dilarang beroperasi di wilayah Sumatera Utara, maka seharusnya plat BK juga tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah Aceh.
”Plat BK yang masuk wilayah Aceh akan kita stop, baik kendaraan operasional kerja maupun kendaraan pribadi. plat BK tidak ada manfaat untuk PAD Aceh jadi lebih baik semua plat BK yang berlintas di wilayah Aceh wajib di stop,” tegasnya.
Pernyataan Gubernur Sumatera Utara ini tentu berpotensi menimbulkan berbagai dampak, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Larangan beroperasi bagi kendaraan plat BK di Aceh dapat memicu reaksi dari masyarakat Sumatera Utara, yang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.
Selain itu, larangan ini juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi di kedua provinsi. Banyak pelaku bisnis yang menggunakan kendaraan plat BK untuk keperluan operasional mereka. Jika kendaraan tersebut dilarang beroperasi di Aceh, maka akan mengganggu kelancaran bisnis mereka.
Menanggapi situasi ini, sejumlah pihak menyerukan perlunya dialog dan koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak.
”Pemerintah Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara perlu duduk bersama untuk membahas masalah ini secara komprehensif. Jangan sampai masalah plat nomor kendaraan ini justru merusak hubungan baik yang selama ini sudah terjalin antara kedua provinsi,” ujar Mustafa.
”Mustafa juga meminta kepada gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution agar jangan lagi membuat gaduh, dan segera membuat permohonan maaf kepada seluruh rakyat Aceh, satgas PPA akan terus melindungi apabila ada oknum yang ingin merusak Aceh baik dari luar maupun dari dalam,” tutup Mustafa dengan tegas.
