Aceh Utara, DOBRAK POST – Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Malikussaleh (UNIMAL), Mohamad Muhaymin, dengan tegas mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang menganggarkan Rp2,35 miliar dalam APBK 2025 untuk pengadaan mobil dinas bupati.
Di tengah kondisi sosial-ekonomi yang memprihatinkan, keputusan ini dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap kebutuhan mendesak rakyat.
Data terbaru menunjukkan, meskipun angka kemiskinan di Aceh Utara turun dari 16,64% pada 2023 menjadi 16,11% pada 2024 (setara 104,49 ribu jiwa), indikator lain justru memburuk.
Related Posts
Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 2,16% menjadi 2,78%, mencerminkan kesulitan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Lebih parah lagi, indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,42% menjadi 0,70%, yang menunjukkan distribusi pendapatan semakin timpang.
Situasi ini diperburuk oleh kenaikan garis kemiskinan dari Rp454.361 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp473.719 pada 2024, yang berarti masyarakat harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Pengadaan mobil dinas dengan anggaran sebesar itu adalah ironi di tengah keterbatasan anggaran untuk program-program yang lebih mendesak. Pemerintah seharusnya berfokus pada upaya nyata untuk mengatasi kemiskinan, bukan memperindah fasilitas pejabat,” tegas Mohamad Muhaymin.
Solusi Prioritas untuk Anggaran yang Lebih Berdampak
Ketua DPM UNIMAL mengusulkan agar dana tersebut dialihkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat:
1. Program Pengentasan Kemiskinan:
Pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha.
Program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja baru.
2. Peningkatan Akses Layanan Dasar:
Penyediaan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur jalan di desa-desa terpencil.
Penambahan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah terisolir.
3. Bantuan Sosial:
Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin yang terdampak kenaikan biaya hidup.
Tuntutan untuk Pemkab Aceh Utara
Dalam pernyataannya, Muhaymin mendesak Pemkab Aceh Utara untuk:
1. Mengevaluasi Kembali Kebijakan:
Mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas ke program yang berdampak langsung pada masyarakat.
2. Meningkatkan Transparansi:
Memberikan penjelasan rinci kepada publik mengenai alasan kebijakan ini serta manfaat konkret yang diharapkan.
3. Menyerap Aspirasi Rakyat:
Melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran agar kebijakan sesuai kebutuhan nyata.
“Setiap rupiah anggaran seharusnya diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengadaan mobil mewah jelas bukan prioritas di tengah kesulitan yang masih mendera masyarakat,” ungkap Muhaymin.
Harapan untuk Perubahan Nyata
Mohamad Muhaymin berharap Pemkab Aceh Utara lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan.
“Kami ingin perubahan nyata yang berdampak langsung pada rakyat. Fokuskan anggaran pada kesejahteraan masyarakat, bukan kemewahan pejabat. Aceh Utara butuh solusi, bukan simbol.”
Kritik ini menjadi pengingat bahwa prioritas anggaran pemerintah seharusnya mencerminkan kepedulian terhadap kondisi rakyat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan seremonial.
Pemerintah Aceh Utara diharapkan segera mengambil langkah nyata untuk membuktikan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat.
