Aceh Utara, DOBRAKPOST.COM – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., dijadwalkan melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), Jumat (30/10/2026), setelah Salat Jumat.
Pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Sepuluh pejabat tersebut merupakan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Pengisian jabatan strategis ini menjadi bagian dari perombakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Namun, yang lebih penting bukan siapa menduduki jabatan, melainkan apa yang mampu mereka kerjakan setelah dilantik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 10 jabatan yang akan diisi, yakni:
- Asisten Administrasi Umum.
- Kepala Dinas Perhubungan.
- Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
- Direktur RSU Cut Meutia.
- Kepala Dinas Kesehatan.
- Kepala Dinas Pendidikan Dayah.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- Kepala Dinas Pertanahan.
Sepuluh posisi tersebut bukan jabatan biasa. Masing-masing memegang tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik dan arah pembangunan daerah.
Persoalan yang menanti juga tidak sedikit. Sektor kesehatan membutuhkan pelayanan yang lebih baik, RSU Cut Meutia harus mampu meningkatkan mutu layanan, sektor pertanian membutuhkan keberpihakan terhadap petani, sementara persoalan lingkungan dan kebersihan menuntut penanganan yang serius dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pertanahan dituntut mampu menjawab persoalan infrastruktur dan tata kelola wilayah. Badan Pendapatan Daerah pun harus bekerja lebih maksimal dalam menggali potensi PAD, bukan sekadar mengandalkan penerimaan rutin.
Tantangan tersebut tidak cukup dijawab dengan rapat, laporan, atau program di atas kertas. Masyarakat membutuhkan hasil yang bisa dirasakan langsung.
Bupati Ismail A. Jalil tentu memiliki pertimbangan dalam menentukan pejabat melalui mekanisme seleksi terbuka. Namun, setelah pelantikan, tanggung jawab atas kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah tidak boleh berhenti pada penempatan dan pembagian kewenangan.
Pejabat yang baru dilantik harus mampu menunjukkan integritas, profesionalitas, keberanian mengambil keputusan, serta kecepatan menyelesaikan persoalan di lapangan. Jangan sampai pergantian pejabat hanya menghasilkan perubahan struktur, sementara persoalan masyarakat tetap berjalan di tempat. / ADV











