Aceh Utara, DOBRAKDOBRAK.COM — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperkuat reformasi birokrasi melalui digitalisasi presensi dan pemantauan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu langkah yang diterapkan adalah penggunaan aplikasi SIAPACUT sebagai instrumen pencatatan kehadiran sekaligus kinerja harian pegawai.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil atau Ayahwa untuk membangun birokrasi yang lebih disiplin, terukur dan berbasis teknologi.
Tidak hanya ASN secara umum, penggunaan SIAPACUT juga mulai diterapkan secara lebih luas di lingkungan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mewajibkan guru jenjang SD dan SLTP menggunakan aplikasi tersebut untuk mencatat kehadiran dan kinerja harian.
Ketentuan itu dituangkan dalam surat Sekretaris Daerah Aceh Utara Nomor 800/480 tertanggal 5 Oktober 2026 tentang jam kerja guru dan penggunaan aplikasi SIAPACUT.
Melalui sistem digital tersebut, pemerintah dapat memiliki basis data kehadiran yang lebih terukur sekaligus memantau pelaksanaan tugas pegawai. Penggunaan fingerprint hanya menjadi alternatif apabila aplikasi mengalami kendala teknis seperti gangguan jaringan atau sistem.
BKPSDM Aceh Utara juga menegaskan ASN tidak boleh memanipulasi lokasi presensi menggunakan Fake GPS. Presensi harus dilakukan sesuai lokasi sebenarnya dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi disiplin.
Penguatan sistem digital ini sejalan dengan arah BKPSDM Aceh Utara yang mulai mengembangkan layanan kepegawaian berbasis teknologi, termasuk SIAPACUT dan aplikasi Siap Tinjut.
Bagi Pemkab Aceh Utara, digitalisasi bukan sekadar mengganti absensi manual dengan aplikasi. Sistem tersebut diarahkan untuk membangun budaya kerja yang lebih tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pembenahan birokrasi menjadi salah satu perhatian pemerintahan Ayahwa, dengan menempatkan disiplin ASN sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan publik. /ADV











