Aceh Utara, DOBRAKPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyiapkan pembangunan lebih dari 8.300 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir. Pembangunan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal, tetapi juga diharapkan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau Ayahwa, mengajak para utoh (tukang) bangunan di Aceh Utara untuk terlibat dalam pembangunan huntap. Para tukang juga diminta menunda rencana merantau agar dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia.
Pelaku usaha lokal turut didorong mengambil bagian, khususnya produsen bata dan batako serta pedagang bahan bangunan. Pemerintah meminta harga material tetap wajar agar kebutuhan pembangunan tidak membebani masyarakat.
Daftar awal penerima huntap kategori rusak berat diumumkan pada 1 November 2026. Daftar tersebut mencakup 206 gampong yang tersebar di 14 kecamatan.
Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Muntasir Ramli, menyatakan data penerima telah melalui verifikasi faktual. Para geuchik dan aparatur gampong diminta segera melakukan survei lokasi berdasarkan data calon penerima.
Pembangunan huntap akan dilakukan melalui dua skema. Pertama, in situ, yaitu pembangunan di atas tanah milik penerima di sekitar lokasi tempat tinggal semula, sepanjang memenuhi persyaratan teknis. Kedua, komunal, yaitu pembangunan di atas lahan yang disiapkan pemerintah kabupaten.
Kecamatan dan gampong yang belum masuk dalam daftar awal akan diumumkan pada tahap berikutnya, termasuk penerima dengan kategori rumah rusak sedang dan ringan.
Secara keseluruhan, BPBD Aceh Utara mencatat 145.720 KK memiliki rumah yang mengalami kerusakan akibat banjir. Rinciannya, 106.117 rumah rusak ringan, 29.922 rusak sedang, dan 9.681 rusak berat.
Pemulihan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan. Rumah rusak ringan mendapat bantuan stimulan Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapat Rp30 juta. Rumah rusak berat ditangani melalui pembangunan huntap atau bantuan pembangunan rumah sesuai ketentuan pemerintah.
Dalam rapat kabinet terbatas pada 9 November 2026, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pembangunan hunian pascabencana dilakukan melalui skema in situ, ex situ, dan komunal. Untuk pembangunan sendiri, pemerintah menyiapkan bantuan Rp70 juta melalui BNPB yang diberikan dalam dua tahap.
Pembangunan huntap di Aceh Utara merupakan bagian dari pemulihan pascabencana yang lebih luas sebagaimana diarahkan dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028.
Renduk tersebut mengarahkan pembangunan permukiman tidak hanya pada penyediaan rumah, tetapi juga memastikan tersedianya infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan persampahan.
Dengan jumlah pembangunan yang mencapai lebih dari 8.300 unit, kesiapan lahan, tenaga kerja, material, serta koordinasi antarpihak menjadi faktor utama. Pelibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat Aceh Utara. / ADV











