ACEH UTARA, DOBRAKPOST.COM – Persoalan data penerima bantuan pascabencana masih menjadi pekerjaan penting Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sejumlah warga terdampak banjir dilaporkan belum terakomodasi dalam data penerima bantuan pemerintah.
Untuk memperjuangkan kepastian tersebut, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil atau Ayahwa melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut melibatkan Satgas Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera, Kementerian Sosial RI, Badan Pusat Statistik, BNPB dan Bappenas.
Pembahasan difokuskan pada persoalan data penerima Jaminan Hidup (Jadup), bantuan isi hunian, stimulan ekonomi hingga persoalan administrasi Kartu Keluarga (KK) yang masih berstatus gantung.
Dalam pertemuan tersebut, Ayahwa meminta adanya ruang klarifikasi dan verifikasi bersama agar masyarakat yang benar-benar terdampak tidak kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mengawal penyelesaian data warga hingga terdapat kepastian terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Langkah tersebut menjadi penting mengingat penanganan bencana tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir.
Persoalan administrasi kependudukan, validasi data, penyaluran bantuan dan pembangunan kembali rumah warga justru menjadi pekerjaan panjang yang membutuhkan koordinasi serius.
Pemerintah daerah juga harus memastikan aparatur di tingkat kecamatan dan gampong bekerja secara cermat dalam melakukan pendataan.
Sebab, kesalahan pendataan dapat berakibat langsung terhadap kehidupan masyarakat. Warga yang kehilangan rumah dan harta benda akibat banjir tidak seharusnya kembali menghadapi kesulitan hanya karena persoalan administrasi yang belum terselesaikan.
Upaya Ayahwa mengawal persoalan tersebut hingga tingkat pusat menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan hak masyarakat terdampak tetap diperjuangkan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam menangani bencana harus diukur dari tidak adanya warga yang tertinggal dalam proses pemulihan.










