Aceh Utara, DOBRAKPOST. COM – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Utara, M. Nasir, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah-langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi, khususnya terkait stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya.
Related Posts
Selain membahas perkembangan inflasi nasional dan daerah, rapat juga mengangkat sejumlah program prioritas pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah serta sosialisasi percepatan implementasi Jaminan Produk Halal di tingkat kabupaten.
Asisten II Setdakab Aceh Utara, M. Nasir, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi faktor utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan lembaga statistik sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, langkah pengendalian harga dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara, Erwandi, S.P., M.Si., serta Kepala BPS Aceh Utara, Armelia Amri, S.ST., M.Si., yang memberikan dukungan data dan informasi strategis sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi yang berkembang.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menghadirkan kebijakan yang responsif, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. ADVETORIAL
