Aceh Utara, DOBRAKPOST.COM Suhu politik di Aceh Utara mendadak memanas setelah munculnya isu dugaan sejumlah anggota DPRK terlibat pengambilan bantuan logistik korban banjir bandang dan bencana hidrometrologi di Pendopo Bupati Aceh Utara.
Wakil Ketua DPRK dari Fraksi Partai Adil Sejahtera (PAS), Nekjir, langsung bereaksi keras dan disebut “kebakaran jenggot” menanggapi tudingan tersebut.
Nekjir bahkan memanfaatkan sejumlah media lokal untuk membantah isu itu. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar hanyalah kabar bohong dan tidak berlandaskan fakta. Upaya penggiringan opini bahwa isu tersebut tidak benar pun mulai disebarkan melalui beberapa kanal pemberitaan.
Related Posts
Namun pernyataan itu justru berseberangan dengan pengakuan Anzir, anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi NasDem. Dalam konfirmasi kepada wartawan pada 8 Desember 2025, Anzir menyatakan dirinya mengetahui dan terlibat dalam pengambilan bantuan di pendopo. Meski begitu, ia menolak jika tindakan tersebut disebut sebagai penjarahan.
Situasi memanas ketika wartawan menyebut memiliki potongan video yang menunjukkan dirinya dan beberapa anggota dewan lain mengangkut bantuan menggunakan mobil pribadi. Respons Anzir pun berubah melunak.
“Jangan disebar video tersebut. Saya mohon maaf jika ada perbuatan dan kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman pers. Pada prinsipnya, pers dan DPRK secara kelembagaan merupakan mitra strategis. Saya mohon maaf dan isu ini jangan lagi dibesarkan,” ujar Anzir, (8/12/25)
Anzir juga mengklaim bahwa bantuan yang ia ambil telah mengikuti prosedur administrasi, bahkan menyebut adanya stempel resmi sebagai anggota DPRK. Namun ketika diminta menunjukkan dokumen permohonan bantuan yang dimaksud, ia tidak dapat memberikan salinannya.
Sebagai gantinya, ia hanya mengirim sejumlah potongan foto proses pendistribusian bantuan, tanpa narasi pendukung dan tanpa penjelasan bahwa sembako tersebut bersumber dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
