ACEH UTARA, DOBRAKPOST— Ada persoalan yang tidak selalu masuk dalam surat resmi pemerintah.
Ada keluhan yang tidak sampai melalui meja birokrasi.
Dan ada aspirasi yang justru muncul ketika seorang pemimpin duduk bersama masyarakat tanpa jarak.
Ruang seperti itu yang berusaha dibuka Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil atau Ayahwa.
Pada 10 September 2026, Ayahwa menggelar coffee morning bersama ulama dan tokoh masyarakat Tanah Jambo Aye di Panton Labu. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan mendengar langsung berbagai persoalan masyarakat.
Cara tersebut memperlihatkan pendekatan komunikasi yang lebih terbuka.
Bagi pemerintah daerah, bertemu masyarakat bukan hanya untuk menyampaikan program.
Pemerintah juga perlu mendengar.
Apa yang dirasakan pedagang?
Apa yang menjadi persoalan petani?
Apa yang dibutuhkan ulama?
Bagaimana kondisi pemuda?
Apa yang menjadi persoalan di gampong?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak semuanya dapat dijawab dari balik meja kantor.
Aceh Utara memiliki 27 kecamatan dengan karakter masyarakat yang berbeda.
Karena itu, komunikasi menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan pemerintahan.
Ayahwa juga beberapa kali membuka ruang komunikasi dengan pers dan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah daerah membutuhkan media untuk menyampaikan program, sementara pemerintah juga membutuhkan pers untuk mengetahui persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Hubungan seperti itu menjadi penting dalam pemerintahan modern.
Kritik dapat menjadi bahan evaluasi.
Informasi masyarakat dapat menjadi bahan kebijakan.
Dan komunikasi dapat mencegah jarak antara pemerintah dengan rakyat semakin lebar.
Kepemimpinan daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari kebijakan yang ditandatangani.
Ada ukuran lain yang lebih sederhana: apakah masyarakat merasa dapat menemui pemerintah ketika mereka memiliki persoalan.
Apakah suara mereka didengar.
Apakah aspirasi mereka mendapatkan respons.
Itulah ruang yang sedang dibangun.
Ayahwa menyadari bahwa pemerintah tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan sendirian.
Karena itu, tokoh agama, pemuda, pers, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan.
Dari warung kopi hingga ruang rapat pemerintahan, komunikasi tetap memiliki satu tujuan: mencari jalan keluar bagi persoalan daerah.
Dan ketika komunikasi terus terbuka, pemerintah tidak hanya bekerja dengan data di atas meja.
Pemerintah juga bekerja dengan suara masyarakat yang mereka layani.
