Jakarta, DOBRAKPOST.COM | Dalam pusaran politik Indonesia yang penuh manuver, kompromi, dan tarik-menarik kepentingan, nama Sufmi Dasco Ahmad semakin sulit diabaikan.
Bukan hanya sebatas pejabat tinggi negara, ia melainkan sbagai aktor kunci yang bergerak di balik layar, memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Bahkan, dalam lingkar kekuasaan, ia pernah disebut sebagai “Kancil” oleh Prabowo Subianto, sebuah metafora yang tidak sederhana.
Related Posts
“Kancil” dalam narasi Nusantara bukan hanya simbol kecerdikan, tetapi juga kelincahan membaca situasi, kemampuan keluar dari tekanan, serta kecakapan memainkan strategi tanpa harus menunjukkan kekuatan secara frontal.
Jika julukan itu benar-benar disematkan dalam konteks politik, maka ia bukan sekadar lakap, melainkan pengakuan atas kemampuan taktis yang jarang dimiliki.
Namun, pertanyaannya kemudian apakah kecerdikan itu digunakan untuk merawat kepentingan bangsa, atau sekadar menjaga keseimbangan?
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco berada di posisi yang tidak hanya menentukan arah legislasi, tetapi juga menjadi simpul komunikasi antara berbagai kekuatan politik.
Dalam situasi politik yang sering kali terfragmentasi, peran seperti ini menjadi sangat vital.
Indonesia bukan negara dengan satu suara. Ia terdiri dari berbagai kepentingan, partai, kelompok ekonomi, organisasi masyarakat, hingga tekanan global.
Dalam kondisi seperti ini, diperlukan figur yang mampu menjahit perbedaan menjadi kesepahaman.
Di sinilah peran Dasco mulai terlihat sebagai pemersatu politik nasional. Namun, menjadi pemersatu bukan berarti menghilangkan perbedaan.
Justru sebaliknya, ia harus mampu mengelola perbedaan tanpa membiarkannya berubah menjadi konflik. Ini adalah seni politik tingkat tinggi, dan tidak semua orang mampu melakukannya.
Dasco tampaknya memahami bahwa politik tidak selalu soal menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana semua pihak tetap berada dalam satu meja yang sama.
Dalam beberapa momentum politik nasional, ia terlihat berperan sebagai penyeimbang, menjaga agar dinamika tidak berubah menjadi krisis.
Tetapi sekali lagi, sebagai mahasiswa, kami tidak melihat ini dengan kacamata romantis. Kami melihatnya sebagai tanggung jawab yang harus diuji secara terus-menerus.
Gaya politik Dasco yang cenderung tenang dan tidak banyak retorika sering kali disalahpahami sebagai pasif. Padahal, dalam banyak kasus, justru politisi seperti inilah yang bekerja paling efektif.
Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, keputusan tidak selalu diambil melalui pidato besar atau perdebatan terbuka.
Banyak hal ditentukan melalui lobi, negosiasi, dan konsolidasi internal. Dan di sinilah Dasco memainkan perannya.
Namun, ada satu catatan bahwa politik senyap tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari keterbukaan.
Rakyat berhak tahu. Mahasiswa berhak mengkritik. Dan pejabat publik wajib menjelaskan. Jika tidak, maka politik akan kembali menjadi ruang eksklusif yang hanya bisa diakses oleh segelintir elit.
Dasco harus memastikan bahwa perannya sebagai “Kancil” tidak hanya terlihat di lingkar dalam, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Tidak bisa dipungkiri bahwa posisi Dasco sangat erat dengan kekuasaan. Sebagai kader inti Partai Gerakan Indonesia Raya dan orang dekat Presiden Prabowo Subianto, ia memiliki akses yang tidak dimiliki banyak politisi lain.
Akses ini adalah kekuatan. Tetapi juga sekaligus ujian. Karena dalam politik, kedekatan dengan kekuasaan sering kali menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, ia memudahkan koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Di sisi lain, ia berpotensi menciptakan konflik kepentingan jika tidak dikelola dengan integritas.
Sebagai pemersatu politik nasional, Dasco tidak boleh hanya menjadi representasi satu kelompok. Ia harus berdiri di atas semua kepentingan, memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa kepercayaan publik terhadap DPR masih menghadapi tantangan serius.
Banyak kebijakan yang dinilai tidak transparan, minim partisipasi, bahkan terkesan terburu-buru. Namun citra positif DPR hanya mampu didulang baik oleh Komisi III saat ini.
Dalam situasi ini, peran pimpinan DPR menjadi sangat penting. Dasco tidak hanya dituntut untuk mengelola internal lembaga, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik.
Sebagai pemersatu, ia juga mampu membuka ruang dialog yang lebih luas. Tidak cukup hanya berkomunikasi dengan elite politik, tetapi juga dengan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.
Namun, sebagai Pembina AMAN, saya tidak ingin membangun ekspektasi yang berlebihan. Kami memahami bahwa politik adalah ruang kompromi. Tidak semua idealisme bisa diwujudkan secara langsung.
Namun, ada batas yang tidak boleh kesampingkan yaitu integritas.
Kami tidak menuntut Dasco menjadi sempurna. Kami hanya menuntut konsistensi dalam keberpihakan kepada rakyat.
Jika ia benar-benar adalah “Kancil” dalam arti strategis, maka kecerdikan itu harus digunakan untuk membuka ruang keadilan, bukan menutupinya.
Opini ini bukan serangan personal. Ini adalah refleksi kritis terhadap posisi strategis yang dipegang oleh Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam demokrasi, tidak ada kekuasaan tanpa pengawasan. Dan mahasiswa akan selalu berada di garis depan untuk memastikan hal itu.
Kami akan mengapresiasi ketika benar. Kami akan mengkritik ketika perlu. Dan kami akan terus mengingatkan, bahwa kekuasaan tanpa kontrol hanya akan melahirkan penyimpangan.
Oleh: Muhammad Fadli, S.H., CPLA Pembina Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN)
