Lhokseumawe, DOBRAKPOST.COM | Anggaran belanja tagihan listrik pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lhokseumawe tahun 2026 tercatat menembus lebih dari Rp26,7 miliar. Nilai ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2025 yang berada di kisaran Rp18 miliar.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), terjadi kenaikan sekitar Rp8,7 miliar hanya dalam satu tahun. Lonjakan tersebut menempatkan belanja listrik sebagai salah satu komponen cukup besar dalam struktur anggaran DLH.
Total anggaran tahun 2026 itu terdiri dari sejumlah paket kegiatan dengan nilai bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga belasan miliar rupiah. Secara akumulatif, beban belanja ini menjadi perhatian karena nilainya yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Related Posts
Kenaikan ini memunculkan pertanyaan terkait faktor pendorongnya, mulai dari kebutuhan riil listrik, jumlah fasilitas yang ditanggung, hingga kemungkinan adanya beban lain yang ikut memengaruhi struktur anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lhokseumawe, Muhammad Nasir melalui Sekretaris Mulyadi, saat dikonfirmasi Rabu (15/4/2026), menjelaskan bahwa lonjakan anggaran tahun 2026 tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan berjalan tahun ini.
“Dari total anggaran Rp26,7 miliar itu, sekitar Rp13 miliar digunakan untuk membayar utang tagihan listrik tahun 2025. Jadi anggaran untuk tahun berjalan hanya sekitar Rp13,7 miliar,” ujar Mulyadi.
Ia menyebutkan, dari alokasi Rp13,7 miliar tersebut, sekitar Rp6 miliar telah digunakan untuk pembayaran tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) selama tiga bulan pertama tahun 2026.
“Dengan kondisi itu, sisa anggaran sekitar Rp7,7 miliar diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam empat bulan ke depan,” katanya.
Mulyadi juga mengungkapkan adanya ketimpangan antara pendapatan dan beban pembayaran listrik. Menurutnya, pendapatan dari pajak penerangan jalan (PPJ) hanya sekitar Rp1,5 miliar per bulan, sementara tagihan listrik mencapai sekitar Rp2 miliar per bulan.
“Artinya, setiap bulan ada kekurangan sekitar Rp500 juta yang harus ditutupi,” jelasnya.
Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan PLN untuk mencari solusi atas kondisi tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyesuaian beban pemakaian listrik.
“Ke depan, kami sampaikan hanya sanggup membayar sekitar Rp1,5 miliar per bulan. Kalau memang harus dilakukan pengurangan titik lampu, itu menjadi salah satu langkah yang mungkin ditempuh,” katanya
Dengan kondisi tersebut, lonjakan anggaran listrik pada tahun 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan operasional, tetapi juga beban utang tahun sebelumnya yang cukup besar.
