ACEH UTARA — Pemerintahan daerah tidak lagi hanya berbicara tentang gedung kantor, surat-menyurat dan pelayanan di loket.
Perubahan teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah.
Informasi ingin diperoleh lebih cepat. Pelayanan diharapkan lebih mudah. Pengaduan ingin disampaikan tanpa harus selalu datang ke kantor.
Perubahan itu juga menjadi perhatian Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., atau Ayahwa.
Pada Juni 2026, Ayahwa melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital untuk mendorong penguatan infrastruktur serta layanan digital di Aceh Utara.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan digital mulai ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan pemerintahan daerah.
Bagi Aceh Utara, tantangannya tidak sederhana.
Wilayah yang luas berarti konektivitas menjadi kebutuhan penting. Masyarakat di kawasan perkotaan mungkin lebih mudah memperoleh akses internet, tetapi kondisi berbeda dapat dirasakan di wilayah pedalaman dan kawasan yang pernah terdampak bencana.
Karena itu, transformasi digital tidak cukup hanya dengan membuat aplikasi.
Infrastruktur harus tersedia.
Sistem harus aman.
Aparatur harus mampu menggunakannya.
Dan masyarakat harus mendapatkan manfaat.
Pemerintahan digital idealnya membuat masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke kantor hanya untuk mendapatkan informasi sederhana.
Data juga menjadi penting.
Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat memiliki basis data yang lebih baik dalam menyusun kebijakan.
Dalam penanganan bencana misalnya, data mengenai warga terdampak, lokasi pengungsian, kebutuhan bantuan dan kondisi infrastruktur menjadi sangat penting.
Begitu juga dalam sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
Digitalisasi pada akhirnya bukan soal mengikuti tren.
Ini tentang mengubah cara pemerintah bekerja.
Ayahwa mendorong agar Aceh Utara tidak tertinggal dalam perubahan tersebut.
Namun pekerjaan rumah masih panjang.
Transformasi digital membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, keamanan informasi dan koordinasi antarinstansi.
Karena itu, pembangunan digital harus dilakukan secara bertahap dan terukur.
Target akhirnya sederhana: pemerintah semakin mudah diakses masyarakat, informasi semakin cepat diperoleh dan pelayanan publik semakin efektif.
Bagi Aceh Utara yang sedang membangun kembali berbagai sektor, teknologi dapat menjadi alat untuk mempercepat pekerjaan.
Dan Ayahwa mulai mendorong agar alat tersebut dipersiapkan dari sekarang.
