Banda Aceh, DOBRAKPOST.COM | Kota Lhokseumawe resmi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) untuk pengolahan minyak dan gas dari Blok Andaman, khususnya dari Sumur Tangkulo 1. Keputusan strategis ini diumumkan dalam rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan sektor energi nasional dan daerah.
Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan peran Aceh dalam rantai industri migas nasional. Selain membuka peluang investasi, pembangunan ORF juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan infrastruktur di kawasan utara provinsi.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, pejabat dari SKK Migas, Kementerian ESDM, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), perwakilan Harbour Energy, dan pihak terkait lainnya. Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris, tokoh migas asal Aceh, juga hadir memberikan masukan.
Related Posts
Wali kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, SH., MH dalam rapat di depan Gubernur Aceh, Mubadala Energi dan SKK Migas menyampaikan secara langsung komitmennya agar masyarakat lokal menjadi bagian utama dari proyek strategis ini.
“Kami meminta paling tidak 80 persen tenaga kerja permanen yang akan mengoperasikan ORF berasal dari Lhokseumawe atau Aceh secara umum. Mereka harus dipersiapkan sejak dini melalui pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan kami mendorong agar biaya pelatihan ini ditanggung oleh kontraktor pelaksana dengan persetujuan SKK Migas.” ujar Sayuti di hadapan para peserta rapat.
Sayuti menegaskan bahwa pelibatan tenaga kerja lokal bukan semata aspek ekonomi, melainkan juga strategi sosial untuk menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek. Ia mencontohkan Blok A di Aceh Timur, di mana pemuda-pemuda lokal dikirim ke Cepu untuk menjalani pelatihan sebelum dipekerjakan secara permanen oleh Medco.
Dalam rapat yang sama, Sayuti juga mendorong agar masyarakat sekitar terlibat dalam berbagai posisi pendukung, seperti satuan pengamanan, layanan katering, kebersihan, hingga tenaga kerja outsourcing lainnya. Ia mengusulkan agar proses rekrutmen dilakukan secara transparan dengan melibatkan langsung Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) Kota Lhokseumawe.
Sebagai bentuk kesiapan daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah merancang program pelatihan keterampilan kerja sektor migas yang akan dibiayai melalui APBK. Program ini bertujuan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dalam industri energi yang kompetitif.
Lebih jauh, Sayuti menekankan pentingnya melibatkan kontraktor lokal dan BUMD, khususnya PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), dalam proses Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Menurutnya, sinergi ini penting untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendukung kelancaran proyek di lapangan.
Tak kalah penting, Sayuti juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan Participating Interest (PI) secara adil dan proporsional sesuai regulasi Kementerian ESDM, agar daerah memperoleh manfaat jangka panjang dari pengelolaan sumber daya alam.
Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, yang turut berbicara dalam forum tersebut, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah daerah. Ia menyatakan kesiapan perusahaannya untuk bekerja sama erat dengan berbagai pihak demi kesuksesan proyek ini. “Kami menyambut baik semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Mubadala siap memastikan proyek berjalan lancar dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya juga menegaskan bahwa pengelolaan sektor migas harus dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.
Dalam rapat tersebut turut dibahas pula rencana menjadikan Lhokseumawe sebagai lokasi shorebase guna mendukung logistik proyek-proyek migas lepas pantai di wilayah utara. Apabila rencana ini terealisasi, posisi Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi di Aceh akan semakin kokoh dan strategis.
