ACEH UTARA — Bagi masyarakat Aceh Utara, bencana banjir yang melanda wilayah itu bukan sekadar peristiwa yang datang lalu pergi. Air memang surut, tetapi persoalan setelahnya jauh lebih panjang: rumah yang rusak, harta benda yang hilang, aktivitas ekonomi yang terhenti hingga warga yang harus memulai kembali kehidupan dari titik yang tidak mudah.
Dalam situasi seperti itu, pekerjaan pemerintah tidak selesai ketika air mulai surut. Justru di situlah pekerjaan besar dimulai.
Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., atau yang akrab disapa Ayahwa, sejak awal mendorong agar penanganan bencana tidak berhenti pada distribusi bantuan darurat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diarahkan untuk bergerak menuju tahap pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat.
Banjir besar yang terjadi sebelumnya berdampak luas. Pemkab Aceh Utara mencatat 25 dari 27 kecamatan terdampak banjir bandang. Kondisi tersebut membuat agenda rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, TNI-Polri, dunia usaha hingga masyarakat.
Ayahwa memilih tidak menempatkan pemerintah daerah hanya sebagai penerima bantuan. Komunikasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan untuk mempercepat kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan hunian bagi korban bencana.
Langkah itu terlihat ketika Ayahwa menemui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendorong percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban banjir. Pemerintah daerah juga terus mematangkan proses pembangunan hunian sementara dan hunian tetap sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.
Bagi Ayahwa, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah merupakan tempat masyarakat mengembalikan rasa aman sekaligus memulai kembali aktivitas ekonomi dan sosial.
Karena itu, bantuan untuk korban bencana terus dikawal. Pada 22 September 2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyalurkan Bantuan Isi Hunian Rumah dan Jaminan Hidup Tahap IV senilai Rp328,456 miliar melalui Kementerian Sosial. Penyerahan simbolis dipimpin langsung Ayahwa dan menyasar masyarakat korban banjir di sejumlah gampong.
Di tengah besarnya kebutuhan, Ayahwa juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Dukungan masyarakat, donatur, lembaga pemerintah dan unsur lainnya diarahkan agar benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Bagi Aceh Utara, pemulihan bukan pekerjaan satu malam. Ada jalan panjang yang harus ditempuh.
Namun arah kebijakan mulai terlihat: masyarakat yang terdampak tidak boleh dibiarkan menghadapi sendiri dampak bencana. Pemerintah hadir dalam proses tanggap darurat, tetapi juga harus berada di tengah masyarakat ketika mereka membangun kembali kehidupan.
Di titik inilah peran Ayahwa menjadi penting. Ia tidak hanya berbicara tentang pemulihan, tetapi mendorong agar koordinasi terus bergerak dari daerah ke pusat.
Sebab bagi masyarakat yang kehilangan rumah, pemulihan bukan angka di atas kertas. Pemulihan adalah ketika mereka kembali memiliki tempat tinggal, kembali bekerja, kembali menyekolahkan anak dan kembali merasa bahwa masa depan masih tersedia.
Dan pekerjaan itu kini menjadi salah satu agenda besar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
ADVETORIAL
